Organisasi Profesi

Organisasi Profesi

Menurut potter dan perry, 2005, organisasi dibentuk untuk menghadapi isu-isu yang mengacu pada praktik profesional

Organisasi yang dimaksud adalah PPNI. Sebagai organisasi profesi PPNI berperan dalam pembinaan anggota profesi, pengembangan iptek keperrawatan serta menjamin pelayanan keperawatan yang berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan.

PPNI pada awalnya terbentuk dari penggabungan beberapa organisasi keperawatan seperti IPI (Ikatan Perawat Indonesia), PPI (Persatuan Perawat Indonesia), IGPI (Ikatan Guru Perawat Indonesia), dan IPWI (Ikatan Perawat Wanita Indonesia).

Menurut hasil Musyawarah Nasional ke VII di Manado pada tanggal 24-28 juli 2005, PPNI didirikan pada tanggal 17 maret 1974, sebagai fusi dari berbagai organisasi keperawatan yang sudah ada sebelumnya. Organisasi ini berkedudukan di wilayah hukum negara republik indonesia  dengan pengurus pusat berada di ibu kota negara. PPNI adalah organisasi profesi keperawatan yang berorientasi kepada kebutuhan kesehatan masyarakat melalui praktik keperawatan. Organisasi ini berazaskan kaidah organisasi profesi  dan nilai-nilai profesi keperawatan.

  1. Tujuan dari organisasi PPNI
  2. Memantapkan persatuan dan kesatuan yang kokoh antar perawat
  3. Meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan keperawatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
  4. Mengembangkan karir dan prestasi kerja bagi tenaga perawat sejalan dengan peningkatan kesejahteraan perawat
  5. Memfasilitasi dan melindungi anggota dalam hak politik dan hukum
  6. Meningkatkan hubungan kerja sama dengan organisasi lain. Lembaga dan institusi lain baik di dalam maupun diluar negeri.

Peran dari organisasi PPNI

Peran pembinaan anggota profesi

Untuk menjamin kualitas pelayanan keperawatan yang diterimaMasyarakatmakaPPNI telah menetapkan sistem legislasi keperawatan diawalidenganadanyaKeputusan Mentri Kesehatan No. 647 tahun 2000 tentang Registrasi dan Praktek Keperawatan

Peran ini dilakukan dengan cara menentukan kualifikasi anggota, menetapkan legislasi dan kode etik, serta mengembangkan karir dan kesejahteraan anggota (Kelly, 1981). Kualifikasi anggota profesi didasarkan pada keahlian, otonomi dan komitmen terhadap profesi serta tanggung jawab terhadap masyarakat (strause, 1963). Legalisasi adalah suatu keputusan atau ketentuan hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang yang berhubungan erat dengan tindakan (Lieberman, 1970)Legislasi berperan sebagai dasar hukum untuk melindungi masyrakat dan anggota profesi dari praktek keperawatan yang tidak berkualitas .

Pengembangan dalam iptek keperawatan.

Pembinaan dan pengembangan kemampuan perawat dalam mengembangkan iptek keperawatan ditumbuhkan dengan menciptakan iklim untuk memacu kegiatan riset, misalnya menambah kemampuan perawat dalam melakukan riset, menggunakan hasil-hasil riset keperawatan dalam praktek keperawatan.

Menjamin pelayanan keperawatan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peran ini meliputi ; perumusan standar profesi, registrasi dan pemberian lisensi.Standar dalam pelayanan keperawatan merupakan peraturan yang menjadi patokan boleh tidaknya dilakukan praktek keperawatan, sedangkan standar dalam pendidikan berguna sebagai alat akreditasi mutu pendidikan.Registrasi merupakan pencatatan secara resmi nama seseorang berdasarkan hasil penilaian dari aspek profesi dan hukum yang memungkinkannya melakukan praktek keprofesian yang dilakukan anggota profesi setelah memperoleh sertifikasi tentang kemampuan dan keahliannya. Sedangkan lisensi adalah pemberian ijin resmi untuk melakukan praktek bagi seseorang yang telah terdaftar sebagai anggota profesi

Keperawatan sebagai Manifestasi UU RI No 23 Tahun 1992

Perubahan sosial dan legislasi secara konstan saling berkaitan. Setiap perubahan sosial atau legislasi menyebabkan timbulnya suatu tindakan yang merupakan reaksi perubahan tersebut. Legislasi merupakan jaminan tindakan menurut hukum sehingga orang bertindak tidak sesui hukum dapat menimbulkan suatu konflik (Ellis, Hartley, 1990)

Saat ini aspek legalisasi dan bentuk keputusan yuridis tentang masalah etika kesehatan sedang menjadi topik yang banyak dibicarakan. Hukum kesehatan telah menjadi suatu bidang ilmu dan perundang-undangan baru yang banyak disusun untuk menyempurnakan perundang-undangan lama atau untuk mengantisipasi perkembangan masalah hukum kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang prektik keperawatan dan keputusan mentri kesehatan yang mengatur registrasi dan praktik perawat.

Pemberian ijin praktik keperawatan merupakan manifestasi dari UU Kes. RI No. 23 tahun 1992 pasal 53 ayat 1, tentang hak memperoleh perlindungan hukum, yaitu “Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesui dengan profesinya,” dan ayat 2 tentang perlindungan/melindungi hak klien, yaitu “Tenaga Kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak klien.”

Upaya pengambilan mutu praktik keperawatan melalui legislasi keperawatan. Legislasi berarti suatu ketetapan hukum atau ketentuan hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang yang berhubungan erat dengan tindakan (Lieberman, 1970).

Peran Perawat

Peran merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan oleh seseorang, sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran perawat di pengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar profesi keperawatan dan bersifat konstan.

Doheny (1982) mengidentifikasi beberapa elemen peran perawat profesional, meliputi:

  1. Care giver, sebagai pemberi asuhan keperawatan
  2. Client advocate, sebagai pembela untuk melindungi klien
  3. Counsellor, sebagai pemberi bimbingan/ konseling klien
  4. Educator, sebagai pendidik klien
  5. Collaborator, sebagai anggota tim kesehatan yang dituntut untuk dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain
  6. Coordinator, sebagai koordinator agar dapat memanfaatkan sumber-sumber dan potensi klien
  7. Change agent, sebagai pembaru yang selalu dituntut untuk mengadakan perubahan-perubahan
  8. Consultan, sebagai sumber informasi yang dapat membantu memecahkan masalah klien.

Salah satu ciri dari profesionalisme diantaranya mempunyai klien yang diasuh secara terus menerus dan berkesinambungan, Departemen kesehatan menerbitkan keputusannya No. 647 tahun 2000 yang diperbaharui dengan keputusan No. 1239 tahun 2001 tentang registrasi dan praktik prawat, seorang ners (perawat) memungkinkan dapat memberi asuhan keperawatan kepada keluarga sebagai klien dengan dimilikinya Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) secara berkelompok atau perorangan.

Dengan demikian, asuhan keperawatan dapat segera dilakukan  oleh perawat dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:

  1. Telah menyelesaikan pendidikan formal ners (perawat) yang diakui. Pendidikan formal di indonesia adalah D-3 Keperawatan yang menghasilkan perawat profesional “pemula” dan PSIK yang menghasilkan Ners, yang memiliki kemampuan profesional yang tinggi yaitu (1) Keterampilan intelektual, (2) Keterampilan teknis, dan (3) Keterampilan Interpersonal dengan berlandaskan etik keperawatan dan melaksanakan profesinya sesui standar praktik keperawatan
  2. Telah melakukan proses legislasi sebagai ners (perawat). Perawat yang telah menyelesaikan secara formal pendidikannya harus melalui proses legislasi sebagai ners (perawat) dengan tahap:
    1. Registrasi adalah proses pendaftaran seorang ners (perawat) yang telah lulus pendidikan formal di Dinas Kesehatan Provinsi, sesui Keputusan Menkes No. 1239 tahun 2001.
    2. Sertifikasi adalah proses penilaian terhadap kemampuan seorang ners (perawat) untuk dinyastakan cakap melaksanakan kewenangan (kompetensi) untuk dimiliki. Namun proses ini belum dilalui sehingga setelah tahap registrasi seorang ners akan memperoleh lisensi
    3. Lisensi adalah proses pemberian bukti tertulis setelah seseorang ners dinyatakan cakap untuk dapat melaksanakan kewenangannya. Di ndonesia disebut dengan surat ijin perawat (SIP)
    4. Memiliki institusi yang mempunyai kewenangan untuk memberi asuhan keperawatan.meski telah mempunyai SIP, kegiatan keperawatan yang diberikan pada kliennya harus mempunyai institusi berbadan hukum yang secara legal bertanggungjawab terhadap pelaksana keperawatan, mutu asuhan yang diberikan, dan untuk meningkatkan kepercayaan publik, serta dapat dilakukan upaya tanggung gugat oleh kllien bila tidak sesui dengan standar asuhan.
    5. Mematuhi standar praktik dan etika profesi yang ditetapkan oleh PPNI atau pemerintah. Standar praktik yang ada bertujuan agar asuhan yang diberikan nersmempunyai mutu sesui dengan kaidah profesi. Etik profesi yang dapat mengendalikan bagaimana seorang ners berperilaku yang santun kepada kliennya dan tidak merugikan klien atau publik

    DAFTAR PUSTAKA

     Supajitna.2004.Asuhankeperawatan keluarga : editor Monica Ester. Jakarta : EGC

    Suhaemi, Mimin Emi, Hj. 2003. Etika keperawatan : editor, Monica Ester. Jakarta : EGC

    Priharjo. Robert. 1995. Praktik keperawatan Profesional. Jakarta : EGC

    Sumijatun. 2010. Konsep dasar menuju keperawatan profesional. Jakarta : TIM

    Gaffar. La Ode Jumadi. 1999. Pengantar Keperawatan Profesional. Jakarta : EGC

    Meidiana. 2010. Peran Organisai Profesi. http://staff.undip.ac.id/psikfk/meidiana/2010/06/04/peran-organisasi-profesi/ diakses tanggal 14 september 2012

Ketik Di Sini

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s